ICC akan menyelidiki dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina

Para pemimpin Palestina menyambut keputusan jaksa penuntut untuk melakukan penyelidikan penuh sebagai langkah 'positif' dan 'sudah lama tertunda'.


Bensouda: 'Saya puas bahwa ada dasar yang masuk akal untuk melanjutkan penyelidikan' [File: Jerry Lampen / EPA]
Kepala penuntut Pengadilan Kriminal Internasional ( ICC ) mengatakan dia akan meluncurkan penyelidikan penuh terhadap dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina yang diduduki.
Pengumuman oleh Fatou Bensouda pada hari Jumat disambut oleh kepemimpinan Palestina sebagai "langkah yang sudah lama ditunggu" tetapi memicu tanggapan marah dari Israel .
"Saya puas bahwa ada dasar yang masuk akal untuk melanjutkan penyelidikan atas situasi di Palestina," kata Bensouda dalam sebuah pernyataan.
Yerusalem Timur , dan Jalur Gaza," tambahnya, tanpa menyebutkan pelaku kejahatan yang dituduhkan itu.
Bensouda mengatakan sebelum membuka penyelidikan penuh, ia akan meminta pengadilan yang berbasis di Den Haag untuk memerintah di wilayah yang memiliki yurisdiksi, karena Israel bukan anggota pengadilan.
Dia mendesak para hakim untuk memutuskan yurisdiksi pengadilan "tanpa penundaan yang tidak semestinya". Namun jaksa menambahkan bahwa dia tidak memerlukan otorisasi dari hakim untuk membuka penyelidikan karena telah ada rujukan dari Palestina, yang bergabung dengan pengadilan pada tahun 2015.

'Lama tertunda'

Pemerintah Palestina menyambut baik pengumuman Bensouda.
"Palestina menyambut langkah ini sebagai langkah yang sudah lama ditunggu untuk memajukan proses menuju penyelidikan, setelah hampir lima tahun yang panjang dan sulit untuk pemeriksaan pendahuluan," sebuah pernyataan dari kementerian luar negeri mengatakan.
yang menewaskan 2.251 orang di pihak Palestina, mayoritas warga sipil, dan 74 orang di Israel. sisi, sebagian besar dari mereka tentara .
Israel dan sekutunya, Amerika Serikat, telah menolak untuk mendaftar ke pengadilan, yang didirikan pada tahun 2002 sebagai satu-satunya pengadilan global yang mengadili kejahatan terburuk dunia, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Palestina, yang menandatangani ICC pada tahun 2015, telah menerima yurisdiksi pengadilan tetapi telah berulang kali mendesak pengadilan untuk bergerak lebih cepat.
Investigasi ICC penuh mungkin dapat mengarah pada tuntutan terhadap individu yang dibawa. Negara tidak dapat dikenai biaya oleh ICC.
Pejabat senior Palestina Saeb Erekat menyebut keputusan itu sebagai "langkah positif dan menggembirakan yang membawa kita lebih dekat pada pembukaan investigasi kriminal ke dalam kejahatan yang dilakukan di Palestina sesuai dengan Statuta Roma, mengakhiri impunitas para pelaku dan berkontribusi untuk pencapaian keadilan ".

'Akhiri penindasan'

Setelah pengumuman Bensouda, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam apa yang disebutnya "hari yang gelap untuk kebenaran dan keadilan".
"Pengadilan tidak memiliki yurisdiksi dalam kasus ini. ICC hanya memiliki yurisdiksi atas petisi yang diajukan oleh negara berdaulat. Namun tidak pernah ada negara Palestina," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan.
"Keputusan jaksa ICC telah mengubah Pengadilan Kriminal Internasional menjadi alat politik untuk mendelegitimasi Negara Israel."
Mengomentari pernyataan Netanyahu, Ammar Hijazi, asisten menteri untuk urusan multilateral untuk negara Palestina, mengatakan reaksi itu adalah "pilihan tunggal Israel".
"Komunitas internasional dan semua badan internasional terkait telah menentukan bahwa ada yurisdiksi untuk hukum internasional, untuk pengadilan internasional dan untuk hukum hak asasi manusia dan semuanya berlaku," katanya kepada Al Jazeera dari Ramallah.
Hijazi menggambarkan seruan untuk investigasi sebagai "bagian dari keadilan bagi rakyat Palestina".
"Apa yang kami cari adalah mengakhiri penindasan, ke tirani yang dilakukan, pelanggaran hak asasi manusia ... rakyat Palestina."
Awal bulan ini, jaksa ICC menolak untuk mengajukan tuntutan atas serangan mematikan Israel 2010 terhadap armada yang membawa bantuan ke Gaza, dan mendesak penyelidikan itu ditutup.
Sembilan warga negara Turki tewas pada January 2010 ketika marinir Israel menyerbu Mavi Marmara, di antara delapan kapal yang berusaha mematahkan blokade angkatan laut di Jalur Gaza. Satu lagi meninggal di rumah sakit pada 2014.

Share this